Soal Rangkap Jabatan, PDIP Minta Jokowi Beri Kepastian

0
48
Presiden Jokowi melantik empat pejabat negara.

INFOBARU- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendesak Presiden Joko Widodo segera memberi kepastian soal rangkap jabatan menteri. Hal itu menanggapi rangkap jabatan tiga kader Golkar di posisi kabinet Jokowi.

Ketiga kader Golkar yang merangkap jabatan, yakni Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustiran, Korbid Kelembagaan DPP Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, dan Korbid Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Wilayah Jawa dan Kalimantan Nusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI.

Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, PDIP berniat mengikuti tindakan Golkar mengaktifkan kembali kadernya yang saat ini duduk sebagai menteri untuk menjadi pengurus partai.

“Rangkap jabatan di DPP itu berlaku khusus atau berlaku umum untuk semua partai pengusung presiden. Itu yang harus di-clear-kan,” ujar Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/1).

Dalam susunan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, ada empat kader PDIP yang menjadi menteri, yakni Puan Maharani sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri, Yasonna Laolly sebagai Menkumham, dan AAGN Puspayoga sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Tak hanya menteri, Jokowi juga menunjuk kader PDIP, Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.

Meski mendesak Jokowi, Basarah mengaku, PDIP sejak awal menolak kebijakan soal larangan rangkap jabatan menteri. PDIP menilai kebijakan itu merugikan partai dalam mengawal segala kebijakan pemerintah.

Jokowi, kata Basarah, seharusnya mengizinkan seorang menteri merangkap jabatan sebagai pengurus partai. Hal itu terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia yang tidak murni presidensil. Sistem politik itu membuat pemerintah bergantung pada parlemen.

“Melarang rangkap jabatan menurut hemat saya justru presiden mengurangi keuntungan politik yang didapatkan dari menteri yang berlatar belakang politik, yang seharusnya dapat ditugaskan mengawal kebijakan pemerintahannya,” ujarnya.

Basarah menilai, hak istimewa yang diberikan kepada Golkar berkaitan dengan kepentingan politik Jokowi untuk menjadi capres di Pilpres tahun 2019. Jokowi dianggap tengah menjaga dukungan politik agar melenggang dengan lancar di Pilpres 2019.

“Saat ini tantangan kinerja kabinet sudah berubah sehingga presiden merasa perlu orang-orang di partai yang menjadi anggota kabinetnya ikut memberikan dukungan politik kepada pemerintahan yang dipimpinnya, termasuk barangkali persiapan 2019,” ujar Basarah.

Basarah mengklaim, PDIP akan mengembalikan keputusan untuk rangkap jabatan kepada kadernya jika nanti Jokowi resmi membatalkan larangan rangkap jabatan. Hal itu dilakukan karena larangan rangkap jabatan keputusan subjektif presiden.

Lebih dari itu, ia berharap, Jokowi bisa mengambil keputusan yang adil agar polemik rangkap jabatan tidak berlanjut.

“Kalau hanya memberikan privilege kepada Golkar kami pun akan ikut. Kami hormati segala hak prerogatif subjektif presiden,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, Partai Gerindra tak peduli dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memperbolehkan menteri di kabinet kerja rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Gerindra mempersilakan masyarakat yang menilai Jokowi terkait rangkap jabatan menteri.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mempersilakan kebijakan itu karena dia tak memilih Jokowi sebagai Presiden.

“Itu silakan saja karena saya sendiri tidak memilih presiden ini (Jokowi),” kata Edhy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/1).

Menurut Edhy, rangkap jabatan sah-sah saja dilakukan selama tidak menggangu kinerja. Banyak orang termasuk dirinya pun melakukan rangkap jabatan.

“Kita tidak usah beralasan, berasumsi, nyatanya banyak juga yang jabatannya dobel, kerja dengan baik,” ujarnya.

Gerindra, kata dia, mempersilakan masyarakat untuk menilai konsistensi sikap dari Jokowi. Urusan jabatan menteri menurutnya merupakan hak prerogatif presiden.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan hal serupa. Dia menyerahkan masyarakat menilai perubahan sikap Jokowi yang semula melarang rangkap jabatan dan kini memperbolehkannya.

“Di satu pihak memang ada hak prerogatif presiden untuk mengangkat siapapun menjadi menteri. Tapi di pihak yang lain publik masih ingat dengan apa yang dulu dijanjikan dan ditegaskan Pak Jokowi untuk tidak boleh rangkap jabatan,” ujarnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here