Antara MK, DPR RI dan LGBT

0
77
Bendera lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT)

INFOBARU, Jakarta – Pernyataan Ketua MPR, Zulkifli Hasan bahwa ada lima fraksi di DPR RI yang setuju perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) berkembang di Indonesia membuat kaget semua pihak. Menjadi viral, karena banyak warganet mengecam DPR, bahkan tak sedikit yang mengucapkan sumpah serapah serta mengutuknya. Sayang, siapa kelima fraksi yang menyetui tersebut, lag-lagi Zulkifli bungkam.

“Di DPR saat ini dibahas soal undang-undang LGBT atau pernikahan sesama jenis. Saat ini sudah ada lima partai politik menyetujui LGBT,” kata Zulkifli di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jalan Raya Sutorejo Nomor 59, Mulyorejo, Surabaya, Sabtu (20/1).

Para politikus di Senayan pun resah dengan pernyataan Zulkifli. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), T. Taufiqulhadi contohnya. Ketika dimintai keterangan terkait pernyataan Zulkifli, ia tegas membantah. Ia membantah kabar yang mengatakan ada lima fraksi menyetujui perilaku LGBT dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Revisi Undang-Undang (RUU) KUHP sudah semuanya dibahas. Namun, masing-masing fraksi baru akan menyatakan sikapnya pada 28 Januari mendatang,” kata anggota Panja RUU KUHP sekaligus anggota Timus itu saat dihubungi Republika.co.id, Sabtu (20/1).

Ia mengatakan, selama beberapa bulan terakhir ini, RUU itu berada di tangan Timus (Tim Perumus). “Jumat kemarin, tugas Timus sudah selesai. Jadi RUU KUHP sudah dibahas semua,” kata Taufiqulhadi.

Taufiqulhadi menerangkan, setelah itu, RUU KUHP akan dibawa ke rapat kerja (raker) Panja KUHP pada 28 Januari mendatang. Apabila dalam raker tersebut semua fraksi menyetujui, maka selanjutnya akan dibawa ke paripurna masa sidang saat ini dan kemudian disahkan.

“Jika paripurna berhasil mensahkan, maka Indonesia akan memiliki KUHP produk sendiri untuk pertama kali. KUHP sekarang ini diberlakukan oleh Belanda 20 tahun sebelum (Indonesia) merdeka,” terang dia.

Terkait LGBT, lanjutnya, Timus sepakat untuk membawanya ke dalam raker nanti. Pada raker itulah nantinya akan dapat dilihat sikap masing-masing fraksi soal LGBT di RUU KUHP. “Jadi, pendapat bahwa ada lima fraksi yang telah setuju LGBT adalah tidak benar,” lanjut Taufiqulhadi.

Taufiqulhadi pun menuturkan, sejauh ini, yang hampir disepakati bersama adalah praktik homoseksual akan dipidana jika dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur, yaitu 18 tahun ke bawah. Hukuman pidana juga berlaku apabila hal tersebut dilakukan dengan kekerasan. “Disepakati juga di Timus, praktik homoseksual akan dipidana jika dilakukan di depan umum, bukan secara klandestine seperti pesta seksual secara terbuka,” ujarnya.

Ia menerangkan, mereka juga akan dipidana apabila menyebarkan kegiatan tersebut melalui video. Demo yang dilakukan di depan umum yang dimaksudkan untuk mendukung LGBT seperti di negara-negara Barat, dengan berciuman sesama jenis di depan umum, juga dapat dipidanakan.

“Demo seperti di Barat, yang melakukan demo sambil berpelukan dan berciuman. Itu arti praktik homoseksual di depan umum,” jelas dia. PPP juga ikut angkat bicara terkait pernyataan yang menjadi bola panas tersebut. Sekjen PPP Arsul Sani meminta isu LGBT jangan dijadikan jualan dan ajang pencitraan politik.

Karena itu, ia meminta anggota-anggota partai, terutama yang berbasis massa Islam kerja konkret di ruang Parlemen menolak pernikahan sesama jenis dan legalisasi LGBT. Jangan sampai, kata dia, fraksi-fraksi di DPR hanya menjadikan isu LGBT sebagai komoditas politik pencitraan. “Mari isu LGBT jangan cuma jadi jualan atau pencitraan politik saja,” kata Arsul kepada Republika.co.id, pada Sabtu (20/1).

Arsul sendiri mempertanyakan konsistensi Fraksi PAN di DPR yang tak ikut membahas tentang RUU LGBT dan kawin sejenis. Namun, Arsul mengungkapkan, fraksi-fraksi di DPR pada Senin (15/1) sampai Kamis (18/1) memang membahas LGBT dan kawin sejenis dalam tim panitia kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) di Komisi III bidang hukum.

Dalam pembahasan tersebut, dari 10 fraksi yang hadir cuma delapan. Delapan fraksi tersebut yakni PPP, Nasdem dan Golkar, serta PKS. PKB dan PDI Perjuangan, dan Demokrat, Gerindra juga hadir. “Semua (fraksi) yang hadir setuju LGBT adalah perbuatan pidana,” terang Arsul.

Arsul melanjutkan, PAN dan Hanura justru tak hadir dalam pembahasan LGBT tersebut. Alhasil, kata dia, delapan fraksi sampai hari ini tak tahu sikap politik partai tersebut terkait pembahasan LGBT, pun kawin sejenis. “Supaya jelas (fraksi) mana yang hanya kerja di media dan yang kerja konkret dalam hal merumuskan UU LGBT menjadi perbuatan cabul dan dapat dipidana,” kata Arsul menambahkan.

Arsul pun menjelaskan tentang pembahasan di Panja R-KUHP tersebut. Kata dia, pembahasan LGBT ada dalam R-KUHP Buku II yang berisi pasal-pasal tindak pidana. Dalam pembahasan, fraksi yang hadir sepakat menggolongkan LGBT sebagai perbuatan cabul. Semula, dalam konsep RKUHP bersama pemerintah, perbuatan cabul dalam LGBT hanya terhadap kelompok usia 18 tahun ke bawah atau anak-anak.

Namun dua fraksi yakni PPP dan PKS meminta agar defenisi LGBT sebagai perbuatan cabul diperluas cakupannya. Akhirnya RKUHP Buku II ditambah dengan satu ayat baru yang menegaskan prilaku LGBT dianggap cabul dalam kelompok usia 18 tahun ke atas atau dewasa.

Hukumannya, terang Arsul sama, yakni sembilan tahun penjara. Hukuman pidana tersebut bisa diterapkan terhadap pelaku LGBT yang melakukan kegiatan cabulnya dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, dan dilakukan di tempat umum, atau juga dipublikasikan. Namun, terang Arsul, PPP masih ingin memperluasnya lagi.

Fraksi PPP dikatakannya menghendaki agar perbuatan cabul LGBT dikategorikan sebagaimana perbuatan dalam pasal zina. Perluasan kedua tersebut, pun mendapat dukungan dari Fraksi PKS, dan enam fraksi lain yang hadir dalam Panja tersebut.

Putusan MK soal kumpul kebo dan LGBT harus dikaji ulang
Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang mengkriminalkan kumpul kebo dan LGBT karena kewenangan itu ada di tangan pemerintah-DPR. Plt Ketua DPR Fadli Zon akan mengkaji putusan tersebut. “Bagi saya, secara pribadi ini maksudnya di satu sisi terutama misalnya yang terkait dengan hukum yang ada di dalam positif kita. Ini yang perlu dikaji,” kata Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Meski menjadi polemik, Fadli menuturkan, hal itu perlu dikaji secara hukum. Ia menyebut hal itu merupakan masalah konstitusi. “Justru itu yang tadi saya sampaikan bahwa ini kontroversial. Tapi secara hukum harus kita kaji hukum positif di mana sebenarnya kan masalah Mahkamah Konstitusi itu hakim yang mengadili. “Masalah konstitusi kita jadi apakah ada di dalam hukum kita yang tidak ada itu atau dari sisi konstitusi kita yang memang tidak menampung masalah itu,” terangnya.

Sebelumnya, permohonan gugatan itu diajukan oleh guru besar IPB, Euis Sunarti, dan kawan-kawannya. Penggugat beserta 11 temannya meminta MK meluaskan makna pasal asusila dalam KUHP, yaitu Pasal 284, 285, dan 292. Dalam gugatannya itu, Euis dkk berharap kumpul kebo dan homoseks bisa masuk delik pidana dan dipenjara.

MK menolak mengadili gugatan itu. Diketok oleh Ketua MK Arief Hidayat, putusan MK menolak permohonan untuk seluruhnya. Majelis menganggap kewenangan menambah unsur pidana baru dalam suatu undang-undang bukanlah kewenangan MK, melainkan kewenangan presiden dan DPR.

Meski begitu, para hakim konstitusi tidak bulat bersuara dalam pengambilan keputusan ini. Empat hakim konstitusi setuju LGBT serta kumpul kebo masuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan lima hakim lainnya tidak setuju.

Ketua DPR RI Larang LGBT
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sowan kepada tokoh bangsa yang juga cendekiawan muslim Ahmad Syafii Maarif, Minggu (21/1/2017). Dalam pertemuan itu, Bamsoet berjanji akan melarang LGBT di Indonesia. Bambang mengajak serta rohaniwan Romo Benny Susetyo menemui mantan ketua umum PP Muhammadiyah yang kondang disapa dengan panggilan Buya Syafii itu di kediamannya di Jakarta.

Sementara Buya Syafii didampingi kader muda Muhammadiyah Defy Indiyanto Budiarto. Bamsoet panggilan akrab Bambang mengatakan, pertemuannya dengan Buya Syafii berlangsung sangat cair dan penuh canda tawa. Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, kedatangannya menemui Buya Syafii adalah untuk meminta wejangan.

Bamsoet merasa perlu nasihat tokoh kelahiran 31 Mei 1935 itu dalam rangka mengembalikan marwah DPR. “Buya memberikan wejangan supaya saya mengembalikan roh DPR sebagai lembaga terhormat dan bermartabat,” kata Bamsoet.

Buya Syafii yang kini duduk di Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) meminta Bamsoet mengembalikan keadaban DPR agar dalam penyusunan perundang-undangan bersih dari patgulipat. “Beliau memita penataan perundang-undangan sesuai nilai-nilai Pancasila,” kata Bamsoet.

Sementara hal yang jadi perhatian serius Buya Syafii saat bertemu Bamsoet, yakni agar DPR tidak membuat undang-undang yang melegalkan pernikahan sejenis ataupun lebian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). “Buya dengan tegas meminta ke saya agar LGBT tidak dilegalkan karena berlawanan dengan jiwa Pancasila,” kata Bamsoet.

Untuk itu, Bamsoet pun berjanji akan melaksanakan amanat dari tokoh nasional kelahiran Sumpur Kudus, Sijunjung, Sumatera Barat itu. “Saya siap pertaruhkan diri dari jabatan ketua DPR apabila LGBT sampai dilegalkan di republik ini,” katanya.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here