Krisis Hutan Lindung di Maluku

0
58

INFOBARU, Namlea – Hutan adalah salah satu paru-paru dunia yang harus dilestarikan, namun apa jadinya jika pengrusakan lahan hutan terus terjadi, bagaimana peran serta pemerintah dalam hal pelestarian. Apakah dengan mudah akan menyerahkan kepada asing maupun pengusaha yang berdalih untuk dijadikan hutan produksi?

Gunung Botak Yang Terus Gundul
Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Buru, Maluku, bukan saja karena aktivitas penambangan emas Gunung Botak. Di pesisir pantai, alat berat membongkar habis kawasan mangrove.

Sebenarnya bukan perkara mudah menutup tambang emas ilegal, terutama Gunung Botak. Di gunung yang makin botak dipangkas dan dikeruk itu, Pemerintah Provinsi Maluku sudah berkali-kali mengupayakan penghentian penambangan liar.

Namun upaya-upaya itu bagai menepuk angin, terlebih bila tanpa dukungan kuat pemerintah pusat. Emas, bagaimanapun, adalah soal harta yang diinginkan dan diincar banyak orang. Maka, bukan rahasia lagi bahwa banyak oknum berkepentingan dan “bermain” dalam tambang ilegal emas Buru. Tidak hanya oknum lokal, tapi juga melibatkan oknum elite di tingkat nasional.

Ada gula ada semut. Emas di Buru ini memiliki putaran uang yang luar biasa. Bisa miliaran rupiah tiap hari. Tak heran bila banyak pihak punya kepentingan atasnya. Seseorang yang memiliki bisnis hotel dan penginapan di Kota Namlea menceritakan, kamar-kamar hotel dan penginapannya selalu penuh dipesan tiap hari pada 2012-2015 lalu.

Para pemesan kamar adalah pemodal-pemodal tambang emas. Tak jarang mereka membawa uang berkoper-koper untuk disalurkan kepada para penambang maupun kepada oknum-oknum yang membantu. “Karena banyaknya uang yang mereka bawa, kalau bagi-bagi uang itu tidak perlu dihitung. Langsung saja uang itu diambil untuk dibagi-bagi,” kata dia saat ditemui awak media beberapa waktu lalu.

Saat Gunung Botak dan lokasi tambang lainnya di Pulau Buru ditutup pada 14 November 2015, bisnis hotel dan penginapan di Kota Namlea langsung melorot. Para pemilik modal tambang emas, jelas bukan dari Pulau Buru. Sebagian besar mereka adalah saudagar emas dari Sulawesi Selatan. Ada juga para pemilik modal dari China dan Hong Kong.

Modus mereka memodali kelompok penambang. “Mereka mengambil keuntungan besar dari penambangan di Gunung Botak. Sangat besar. Apalagi penambangan liar tak membayar pajak satu rupiah pun,” kata salah seorang aparat pemerintah di Namlea.Pendana tambang ilegal, ujar sumber yang enggan disebut namanya ini, beroleh pendapatan amat besar. Sebab sebelum memberi modal dengan sistem ijon, mereka sudah mematok harga beli yang nilainya di bawah harga emas di pasaran.

 

Sebenarnya bukan perkara mudah menutup tambang emas ilegal, terutama Gunung Botak

Hutan Magrove Namlea Diraba Pengusaha
Pengrusakan komunitas tumbuhan yang dilindungi ini dilakukan pihak CV Masrah Indah milik Ny Masra, anak pengusaha Sulsel, Haji Zubair. Dia berencana membangun usaha budidaya ikan air tawar dan udang besar-besaran di Waeapo dan Sanleko.

“Ny Masrah beralamat di Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru. Dapat ijin dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup seluas 40 x 50 meter persegi. Tapi sekarang, yang dirusak, mencapai 500 hektar,” ungkap Alex Batuwael dari Aliansi Pemuda Buru kepada Kabar Timur, Kamis, kemarin.

Ironisnya sepak terjang Ny Masrah berlangsung sejak tahun 2008. Di dua lokasi berbeda yaitu di pesisir pantai Desa Waekasar, kecamatan Waeapo dan lokasi Desa Sanleko, kecamatan Namlea.

Dua kawasan tersebut awalnya padat ditumbuhi mangrove atau yang nama lokalnya mange-mange ini, namun akhirnya rata dibabat alat berat Direktris CV Masrah Indah itu. Ny Masra diduga tidak memiliki izin operasional untuk mengembangkan usaha.

Sementara ijin yang diberikan hanya berdasarkan permohonan dari pihak CV Masrah ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, seluas 40 x 50 meter persegi. “Kami mendesak pihak-pihak terkait peduli. Lingkungan hidup tidak boleh dirusaki karena bisnis tambak. Yang hasilnya lebih banyak untuk pengusaha dan sedikit untuk PAD,” kata Alex.

Menurut dia, tambak udang maupun usaha lainnya yang merusak lingkungan, harus dikendalikan. Seperti yang terjadi di kawasan mangrove pantai Desa Waekasar dan Desa Sanleko, menurut dia, lebih banyak kerugian yang ditimbulkan.

Ratusan lahan mangrove yang hilang tidak mungkin bisa dikembalikan dalam waktu yang singkat. Padahal kawasan merupakan satu dari seluruh ekosistem perairan pesisir yang menopang keberlangsungan hidup sumber daya hayati laut di masa depan.

Apakah pemerintah akan membiarkan hal ini terjadi, mengingat Maluku adalah salah satu sumber alam yang melimpah, baik dari segi sumber daya alamnya maupun ekosistemnya yang bisa menunjang sektor pariwisata serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here