Menakar Arah Politik Jokowi di Reshufle Kabinet

0
49

INFOBARU – Presiden Joko Widodo melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018). Empat pejabat baru tersebut antara lain Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Lalu, Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan Marsekal Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara.

Namun, orang nomor 1 di Indonesia itu tidak mengganti Airlangga Hartarto yang rangkap jabatan Menteri Perindustrian dengan Ketua Umum Partai Golkar. Perihal ini, Presiden Joko Widodo dianggap tidak konsisten antara ucapan dan perbuatannya. Di awal pemerintahannya, Jokowi dengan tegas mengatakan, ketua umum partai politik tidak boleh merangkap jabatan menjadi menteri. Nyatanya, Airlangga yang berstatus orang nomor satu di Golkar tetap dipertahankan menduduki kursi menteri.

Mengapa Airlangga tak diganti? Secara politis, jika Airlangga didepak dari kursi Menteri Perindustrian, diperkirakan bakal mengubah loyalitas Partai Golkar terhadap Jokowi. Sementara Jokowi, membutuhkan dukungan dari partai-partai lain di luar PDI-P, untuk menghadapi pilpres 2019. Jokowi juga butuh partai lain untuk melengkapi NasDem dan Hanura, sehingga ketika bernegosiasi, dia punya posisi tawar kuat, termasuk dengan PDIP. Jokowi lebih memilih melindungi leverage politik Airlangga karena tidak ingin partai berlambang pohon beringin itu tidak solid mendukungnya di di 2019, ketimbang mempertahankan integritasnya.

Inkonsistensi presiden ini sebenarnya tak sekali ini saja, sebelumnya janji suci politik yang sempat dilontarkannya masih terekem dalam ingatan publik dan jejak digital. Misalnya, soal komitmen kabinet tanpa rangkap jabatan, kabinet ramping, tak ingin menaikan BBM, menolak utang baru, dan sebagainya. Tentu saja, ini bisa blunder dan akan merugikan citra presiden Jokowi sendiri.

Lepas dari inkonsistensi presiden, sebenarnya ada yang lebih menarik untuk ditelisik dari reshuffle tersebut. Keputusan Jokowi menunjuk pejabat baru, utamanya Idrus Marham dan Moeldoko, dinilai merupakan ancang-ancangnya menghadapi Pilpres 2019. Langkah politik ini juga sambung-menyambung dengan pengangkatan Bambang Soesatyo sebagai ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang didera kasus korupsi e-KTP. Paling tidak, posisi politik Jokowi akan aman di parlemen, mengingat Ketua DPR yang baru termasuk dalam kendali Airlangga. Dan Airlangga, bawahan Jokowi di pemerintahan. Muara dari semua itu (sekali lagi) mempersiapkan “katup-katup” pengaman dan “perahu-perahu” politik Jokowi untuk Pilpres 2019.

Merujuk konstelasi Pilkada 2018, PDIP cenderung mengajukan kader partai sebagai wakil jika petahana memiliki elektabilitas tinggi. Jika tren itu berlanjut ke pilpres, diperkirakan PDIP akan meminta jatah wakil presiden kepada Jokowi. Tokoh yang dapat diajukan PDIP, kemungkinan berasal dari trah Soekarno atau sosok di luar partai yang memiliki kedekatan emosional dengan partai berlambang kepala banteng itu. Dari keturunan Soekarno, PDIP santer sejak awal akan menyodorkan Puan Maharani (puteri Ketua Umum PDIP Megawati). Sedangkan sosok dari luar, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan alias BG berpotensi diusung PDIP.

Bagi Jokowi, baik Puan maupun BG bukanlah aset yang bisa mendongkrak peluang pencapresannya di 2019 mendatang. Sebab, keduanya memiliki elektabilitas rendah dan rekam jejak yang kurang disukai publik. Jika PDIP memaksakan mengajukan satu dari keduanya untuk menjadi capres, tentu saja Jokowi tak punya alasan menolak. Sebab, selain sebagai petugas partai, dirinya tak punya kekuatan politik.

Belajar dari pilpres 2014 yang berhasil mengorbit Jokowi jadi presiden ternyata tidak memberi ruang yang lebar dan leluasa bagi Jokowi untuk ikut menentukan pola kelola negara, maka hal ini menjadi pelajaran berharga untuk mereview kembali hubungan politiknya dengan PDIP. Karena itu, sebagai politisi lihai, Jokowi mulai memainkan jangkar politiknya. Opearsi politiknya membuahkan hasil, beberapa partai politik seperti NasDem, Hanura, PKPI, PPP, dan Golkar, berkomitmen mencapreskannya kembali pada pilpres 2019. Manuver politik Jokowi juga diwujudkan melalui dukungan pada calon-calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018, meskipun dukungan itu berbeda dari PDIP.

Dengan begitu, Jokowi punya posisi tawar yang sangat kuat untuk memilih cawapres sendiri di luar yang diajukan PDIP. Baginya, tak soal jika nantinya tak lagi dijagokan PDIP di pilpres mendatang atau bahkan hengkang dari partai “trah Soekarno” itu. Toh, langkahnya menuju istana untuk kali kedua sudah ‘aman’ karena didukung partai sebesar Golkar. Penambahan jatah menteri untuk kader Golkar (Idrus Marham) dan tak dicopotnya Airlangga dari posisi menteri, menegaskan arah politik Jokowi tersebut.

Sementara, penunjukan mantan panglima TNI Moeldoko sebagai Kepala KSP dan purnawirawan jenderal TNI Agum Gumelar sebagai anggota Wantimpres, dinilai sebagai modal Jokowi meningkatkan daya tawar politik (bergaining) di hadapan lawan politiknya menjelang Pilpres 2019. Langkah ini untuk memperkuat posisinya sebagai inkumben yang akan mencalonkan kembali. Sebab dengan begitu, publik akan ditunjukkan bahwa ia tak hanya didukung oleh masyarakat sipil tapi juga TNI.

Para jendral di belakang Jokowi itu, sebagaimana kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, dianggap sebagai sarana untuk melawan dan ‘mengacak-acak’ kekuatan koalisi Prabowo (Gerindra, PKS, PAN) di 2019 yang juga didukung para pensiunan jenderal.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here