Politik Identitas Dalam Pesta Demokrasi Indonesia

0
34
ZIKIR DAN DOA BERSAMA

INFOBARU – Di dalam masyarakat multi-etnis dengan ikatan erat dari berbagai suku dan agama, politik identitas tak dapat dicegah kemunculannya dalam persaingan politik pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tentu saja, kesukuan dan agama sangat mempengaruhi perilaku pemilih dan menjadi pertimbangan politik mereka. Pertimbangan politik berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dianggap tidak rasional dan tidak popular dalam demokrasi modern.

Meski begitu, perilaku pemilih berdasarkan agama (keyakinan) atau mewakili kelompoknya (antargolongan), kesukuan dengan ras adalah hal yang lumrah di negara berkembang, bahkan ada yang lebih subjektif lagi, memilih berdasarkan ketokohan. Secara sosiologis, hal ini menjelaskan konteks sosialnya dengan berlatar belakang demografi dan sosial ekonomi. Secara psikologis, hal ini juga menjelaskan keterkaitan antara pemilih terhadap partai politik yang ada atau kandidat tertentu.

Lain lagi dengan pemilih rasional, yang hanya melihat dalam perspektif untung dan rugi. Pendekatan rasional menentukan tingkat partisipasi dan dianggap lazim pada demokrasi modern.

Politik Identitas (SARA)

Konsep gerakan politik identitas fokus pada perbedaan (diferensiasi) sebagai suatu kategori politik yang utama. Ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan (freedom), toleransi dan kebebasan berpolitik, dalam perkembangannya bagi negara tertentu dianggap rasisme.

Seperti halnya Gerakan 212 (2 Desember 2016) dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2016. Hal ini berawal karena sebagian pemilih menolak Ahok dengan alasan dia non-Muslim dan Cina. Sesuai tafsir atas perintah Al-Qur`an di Surat Al-Maidah ayat 51 seorang muslim tidak boleh memilih pemimpin dari kalangan non-muslim. Sikap mereka lalu dikritik dan dianggap rasialis sehingga berujung pada kasus penistaan agama dan dipenjaranya Ahok.

Politik berbau SARA tumbuh subur di dalam komunitas multi-etnis seperti di Indonesia. Hubungan interaktif saat Pilkada dengan penolakan pemimpin non-muslim dituding oleh pendukung Ahok sebagai sikap intoleran. Sikap toleransi dipengaruhi oleh sistem, struktur, dan atmosfer politik yang berlaku.

Toleransi sejatinya sarat dengan etika dan moral, namun dalam kasus Ahok yang dilanggar adalah penodaan terhadap Kitab Suci, sehingga agak sulit ditoleransi. Politik aliran terjadi karena adanya proses identifikasi masyarakat terhadap golongannya, sehingga muncullah solidaritas kelompok. Pada Gerakan 212 yang berhasil mengumpulkan 6 hingga 7 juta orang adalah bentuk solidaritas kelompok (Islam) berdasarkan ketuhanan (spiritual) bagi masing-masing personal. Misalnya, kehadiran Tuan Guru Bajang (TGB) yang juga gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), ketika ditanya kenapa jauh-jauh hadir? Dengan lugas dia menjawab, “Ini soal agama dan urusan saya dengan Tuhan.” Sifatnya sangat substantif, tentu akan berbeda ketika Gerakan 212 diarahkan pada gerakan politik, yang membuat sebagian besar peserta 212 akan tidak tertarik.

Jadi, keliru jika dikatakan bahwa Gerakan 212 adalah gerakan politik. Kalaupun ada kelompok atau organisasi tertentu yang memanfaatkan momentum ini sebagai gerakan politik, itu wajar-wajar saja. Justru sebagai mahluk politik, akan tempak bodoh jika tidak memanfaatkan momentum tersebut sebagai upaya “kapitalisasi” politik, karena momentem tersebut tidak akan terulang lagi dalam skala yang sama.

Kita memang seharusnya menolak politik identitas yang berbau politik dinasti yang memilih pemimpin berdasarkan kekuasaan, karena patut diduga, hal ini hanyalah modus melanggengkan kekuasaan dan perlindungan dari perbuatan korupsi sehingga merasa aman jika istri, anak, atau adik yang menjadi penggantinya. Terlihat masih banyak terjadi pada Pilkada 2018 ini.

Membangun apartheid terbalik

Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan, dan pengecualian diri diambil sebagai solusi. Kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok khusus, seperti Gerakan 212 yang mewakili pribumi Islam vs. non-pribumi/non-Islam.

Kehadiran Masyumi (Islam), Partindo (Katholik), Parkindon (Kristen) pada era Orde Lama; PPP pada era Orde Baru; PAN (Muhammadiyah), PKS (Islam progresif), PKB (Nahdlatul Ulama), Partai Bulan Bintang (Masyumi) pada era Reformasi, adalah wujud dari politik aliran, toh kita tidak pernah meributkan kehadiran parpol yang berazas politik aliran tersebut.

Politik identitas pasti simbol-simbolnya inklusif sehingga rawan konflik horizontal, apalagi dimanfaatkan oleh kelompok politik yang oportunistik. Rusuh atau tidaknya tergantung bagaimana bijaknya pemerintah dalam mengelola keberagaman (toleransi) terhadap risiko konflik keagamaan. Seperti dalam kasus Ahok, dimana Gerakan 411 (4 November 2016) dan 212 (2 Desember 2016) kemudian “didemo” keberadaannya oleh kelompok Ahokers (pembela Ahok) yang juga dihadiri oleh para taipan di depan Hotel Indonesia Jakarta, mengusung tema kebhinnekaan seraya mendiskreditkan Gerakan 212 sebagai gerakan intoleran. Sejak saat itu, pengertian ‘kebhinnekaan’ akhirnya menjadi rancu karena menurut subjektivitas masing-masing kelompok dengan sudut pandang berbeda.

Sayangnya, hal ini diikuti oleh sikap POLRI yang mulai memproses secara hukum tokoh-tokohnya (Gerakan 212) dengan berbagai sangkaan, muaranya dikeluarkan Perppu tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas), khususnya pembubaran Ormas yang dianggap anti-Pancasila.

Kebhinnekaan (toleransi) ditiupkan karena memang ada yang ingin mengganggu stabilitas politik seperti yang terjadi dalam konflik Ambon dan Poso (komunitas Islam vs. kelompok Kristen) padahal sudah berabad-abad mereka hidup rukun berdampingan secara harmonis.

Faktor eksternal memperburuk situasi dengan perbedaan antar-elemen dan penciptaan masalah. Ditambah aparat keamanan dan pemerintah yang tidak peka soal ini, masih seringkali menciptakan situasi saling menyalahkan antar-aktor yang seharusnya bekerja sama dalam menciptakan kerukunan. Perbedaan persepsi tentang keberagaman (toleransi), didasarkan pada subjektivitas masing-masing elemen ketimbang pengetahuan berbasis riset. Solusi yang ditentukan akhirnya malah memperumit masalah karena terlibat dalam subjektivitas yang memicu sensitivitas kelompok.

Pendekatan hukum perlu diperkuat oleh proses rekayasa sosial yang mendukung situasi, konsistensi atau kerukunan, dan tentu saja peran pemerintah sangat menentukan dalam menciptakan kerukunan, jangan justru sebaliknya.

Clifford Geertz menunjukan terdapat pola-pola politik aliran dalam masyarakat, yang menjadi basis mobilisasi politik. Herbert Feith menyempurnakan dalam kerangka orientasi pilihan politik. Perbedaan basis ideologi menentukan tujuan politik, program atau platform dan komposisi pimpinan yang dipilih dalam politik. Perbedaan basis ideologi di dalam semua hal tersebut di atas akan menentukan jarak politik dari kekuatan politik yang ada.

Herbert Feith melihat ada dua sumber utama politik di Indonesia: pertama, dari tradisi (Hindu dan Budha, maupun Islam), yang melahirkan lima aliran politik di Indonesia, seperti Komunisme, Sosialisme Demokrat, Islam, Nasionalisme Radikal, dan kedua Tradisionil Jawa (Kejawen). Kelima aliran ideologis tadi menentukan politik identitas di Indonesia. Penelitian ini dikuatkan oleh Uffen (2008) dengan Cleavage (pembelaan sosial). Hasilnya, terdapat kontinuitas antara hasil politik identitas pada pemilu 1955, 1971 dengan pemilu 1999, 2004 secara basis ideologi parpol yang ada.

Fusi Partai 1973, pengendalian parpol Islam dan Nasionalis

Soeharto berdasarkan rekomendasi Ali Moertopo dan kawan-kawan (CSIS/Center for Strategic and International Studies) pada tahun 1973 melakukan fusi parpol di Indonesia menjadi 3 (tiga), yakni Pertama, parpol Islam menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan), gabungan parpol NU (Nahdlatul Ulama), Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Kedua, PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dari parpol PKI (Partai Komunis Indonesia), PNI (Partai Nasional Indonesia), Partai Katolik, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Murba (Musyawarah Rakyat Banyak). Ketiga, Golongan Karya sebagai parpol penguasa.

Prinsip dasarnya, Soeharto ingin pengendalian politik dalam rangka stabilitas politik yang menjadi prioritas dalam Trilogi Pembangunan Pemerintahan Orde Baru. Pengendalian politik ala fusi partai terbukti sangat berhasil. Tercatat, ada 3 partai yang menjadi target pengendalian Orde Baru, yaitu: PKI, sudah dibubarkan pada tahun 1966; Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)/Parmusi, parpol Islam terbesar; dan PNI (sisa paham Orde Lama dan Bung Karno) dikelompokkan dengan politik identitas non-Islam dengan nama PDI. Khusus partai Islam, PPP dikendalikan dengan “memaksakan” John Naro (kader Ali Moertopo) sebagai Ketua Umum yang mengakibatkan konflik di tubuh PPP. Jelas, tujuannya untuk melemahkan keberadaan partai-partai Islam. Namun begitu pada pemilu tahun 1977, PPP memenangkan pertarungan di DKI Jakarta yang prestisius.

Pengendalian politik ala Soeharto sangat efektif untuk meredam politik aliran/identitas, dikuatkan dengan pelarangan unsur SARA dalam kehidupan sosial politik. Oleh karena itu, membicarakan isu SARA di Indonesia seolah-olah bentuk sikap intoleransi jika yang dibahas mengenai Islam dan non-Islam, pribumi dan non-pribumi, kelompok NU dan Muhammadiyah, asing dan pribumi.

Dalam konteks pengendalian politik dan stabilitas keamanan, boleh saja tapi sifat dasarnya anti-demokrasi. Demokrasi justru menggalang keberagaman dan saat Orde Lama justru bertambah subur dan tidak terjadi konflik sosial. Konflik horizontal justru terjadi karena ada PKI.

Pada era Orde Baru, sering terjadi konflik sosial seperti kelompok Islam dalam peristiwa Tanjung Priok (1984) dan Lampung, serta peristiwa berbau pembentukan daerah di seperti di Aceh dan Papua. Di era Reformasi pun masih saja terjadi masalah radikalisme Islam, baik di Poso, Ambon, serta maraknya terorisme dari kelompok Islam.

Lalu, di mana salah politik identitas? Jika Reformasi yang mengakomodasi demokrasi ke arah liberalisme namun alergi dengan politik identitas? Indonesia justru harus memelihara keberagaman karena negara ini kaya etnis dan agama serta aliran. Pada dasarnya, UUD 1945 (asli) dan Pancasila sudah mengakomodir semua kelompok dan aliran.

Pancasila justru lahir karena tuntutan kebhinnekaan, Indonesia bukan negara Islam atau Khilafah dan itu bersifat final. Namun, jangan pula alergi dengan gerakan Islam ataupun parpol Islam.

Kasus Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 adalah pelajaran sangat berharga, bagaimana seharusnya mengelola politik identitas di Indonesia. Pemerintah harus lebih dewasa, jangan terulang lagi keberpihakan pada kelompok minoritas, dengan alasan apapun. Prinsipnya yang benar harus benar dan yang salah harus dipersalahkan. Ahok terjerembab oleh sikap dan perilakunya (personal) bukan karena isu SARA. Sedangkan isu SARA muncul karena dia ikut-ikutan menafsir Surat Al-Maidah ayat 51, sebuah ayat dari kitab suci umat Islam yang bukan merupakankompetensinya.

Dampak dari kasus Ahok ada beberapa hal, yakni: bersatunya umat Islam yang akhirnya memilih Anies-Sandi, memburuknya hubungan antaragama, serta pribumi dan non-pribumi, dikuatkan oleh UUD 1945 yang membolehkan non-pribumi menjadi Presiden Republik Indonesia. Produk derivatifnya dimanfaatkan oleh Partai Gerindra, PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan PAN (Partai Amanat Nasional) yang mendukung perlawanan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Ahok.

Koalisi tengah ini akan mewarnai Pilkada 2018, walau hanya bersifat oportunistik, bukan ideologis. Cukuplah Soeharto saja yang mengenyampingkan Islam karenanya pemimpin di era Reformasi harus mengembalikan reformasi yang kita (rakyat) mau.

Pada 15 Januari 2018, di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta para aktivis dan budayawan memperingati 44 tahun Peristiwa Malari 1974 dan ingin mengembalikan reformasi, padahal revolusi yang mereka mau.

INDEMO (Indonesian Democracy Monitor) yang digawang Hariman Siregar mempunyai pandangan bahwa demokrasi saat ini telah dibajak elite dan oligarki sehingga terjebak pada ‘demokrasi kriminal’ seperti yang terjadi saat ini.

Oleh karena itu, para aktivis yang berkumpul di Yogyakarta ingin mengembalikan ‘reformasi yang kita mau’, dan membangun demokrasi yang substansial, bukan demokrasi transaksional yang menjurus kriminal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here