Pemprov Maluku Gagal Realisasi Target Pendapatan

0
30

AMBON, IB – Pemprov Maluku gagal penuhi target anggaran pendapatan daerah 2016. Target pendapatan yang ditetapkan Rp 2,744 trilun, hanya mampu direalisasi Rp 2,547 triliun, atau mencapai 92,81 persen.

Realisasi pendapatan daerah 2016 tersebut, seperti dikatakan Gubernur Said Assagaf, diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 466,208 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 2.041 triliun, transfer Pemerintah pusat lainnya Rp 39,148 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 238,80 juta.

Hal itu dijelaskan Gubernur Maluku Said Assagaf saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 di sidang paripurna DPRD Maluku, Rabu (5/7).

Dijelaskan pula, pada sisi Anggaran Belanja Daerah yang ditetapkan sebesar Rp 2,798 triliun, bisa direalisasi Rp 2,573 triliun atau 91,96 persen. Terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 1,652 tiliun rupiah, Belanja Modal sebesar Rp 753,758 miliar, Belanja Tak Terduga Rp 2,127 miliar Rupiah dan Belanja Transfer sebesar Rp 165,079 miliar.

Sedangkan pembiayaan daerah yang ditetapkan Rp 86,709 miliar, kata Assagaf, terealisasi sebesar Rp 58,893 miliar rupiah atau 67,92 persen. Pada komponen pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan Rp 32,735 miliar, hanya mampu terealisasi Rp 3,850 miliar atau 11,76 persen.

“Jika dilakukan matching (dihadapkan) antara realisasi pembiayaan penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan, maka diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp 55,042 miliar,” jelasnya.

Kaitan dengan itu, masih kata Assagaf, maka realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,547 triliun, bila diperhadapkan dengan realisasi Belanja Daerah pada 2016, sebesar Rp 2,408 triliun, dan transfer sebesar Rp 165,079 miliar, terdapat defisit Rp 26,276 miliar. “Sehingga, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2016 sebesar Rp 28,766 miliar,” katanya.

Assagaf begitu percaya diri dengan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikannya. “Kalian lihat, sejak saya dilantik menjadi gubernur, laporan keuangan kita kan disclaimer. Sejak saya menjadi gubernur kan menunjukkan tren yang baik WDP, WTP. Ke depan, saya tidak mau lagi aparatur saya itu bekerja tidak maksimal,” katanya kepada wartawan.

Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae mengatakan, pihaknya akan menggunakan LPJ gubernur tersebut untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan APBD provinsi selama setahun anggaran berdasarkan indikator-indikartor pencapaian kinerja. “Dewan senantiasa berupaya secara objektif melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran,” katanya. (ija)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here