Dana Hibah Bursel Menguap Rp 18,2 M

0
24

AMBON, IB – Direktur LIRA Maluku Jan Sariwating menuding, pengelolaan dana hibah Kabupaten Buru Selatan amburadul dan penuh masalah. Dana yang seharusnya bermanfaat untuk kegiatan yang bersifat sosial, diduga telah dipakai untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukan.

Data yang ada pada LIRA Maluku menyebutkan, belanja hibah yang dianggarkan dalam APBD Bursel tahun 2015 Rp 26.677.500.000, dana terealisasi Rp 25.345.625.000 atau 95 %. Dana yang direalisasi itu diberikan kepada 240 lembaga/badan/kelompok masyarakat.
“Dana sebanyak Rp 21.208.115.000 diberikan kepada lembaga/badan/organisasi, sedangkan sisanya Rp 4.137.510.000 diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat,” ungkapnya melalui rilis diterima Info Baru, Rabu (5/7).

Dari 240 lembaga/kelompok masyarakat yang telah menerima dana hibah, menurut data LIRA, selanjutnya hanya 160 lembaga/kelompok yang memberikan pertanggung jawaban. Sisanya 80 lembaga/kelompok hingga akhir tahun 2015, belum memberikan pertanggungan jawaban dengan jumlah dana sebesar Rp. 18.254.535.000.

“Ini bisa saja terjadi karena penerima hibah yang tidak memahami tujuan penggunaan dari dana yang diterima, yang akhirnya bisa diduga bahwa dana tesebut kelak akan bermasalah,” katanya.

Tidak itu saja, lanjut Sariwating, Pemkab Bursel juga tidak melakukan pengawasan, monitoring serta evaluasi atas dana yang telah diberikan kepada masyarakat.
Tidak hanya sampai di situ, peranan dari Bupati Bursel sendiri yang telah memberikan disposisi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah (BPKAD) untuk melakukan pencairan yang mana jelas telah melanggar prosedur yang berlaku.

“Di mana sebelum dana hibah itu cair, calon penerima harus melalui beberapa prosedur. Antara lain, calon penerima hibah harus sampaikan proposal/usulan, kemudian menyetujui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) selanjutnya harus menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang ditrima akan digunakan sesuai dengan NPHD,” bebernya.

Ironisnya, semua prosedur itu tidak dilakukan oleh calon penerima hibah. Apa yang terjadi ini telah melanggar Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana yang telah di rubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pasal 33 ayat (2) mengungkapkan penerima hibah, subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang yang diterimanya, & wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada kepala daerah.

Kemudian Permendagri No. 32 tahun 2011 sebagaimana yang telah di rubah dengan Permendagri No. 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Dalam pasal 41 mengungapkan dalam hal hasil monitoring & eveluasi terdapat penggunaan hibah / bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka penerima hibah/bantuan sosial ybs diberikan sanksi sesuai dengan per undang undangan yang berlaku.

Akibat dari ketidak taatan pengguna hibah dalam mempertanggung jawabkan apa yang telah diterima, maka di duga telah terjadi penyimpangan atas dana yang telah disalurkan.
Kondisi yang telah terjadi ini disebabkan juga oleh Bupati yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan belanja hibah.

Kasus seperti ini menjadi nyata bahwa sistim pengendalian intern & kepatuhan terhadap undang undang belum dijalankan sebagaimana mestinya. Boleh jadi dengan kasus ini menjadi salah satu indikator sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku harus memberikan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) atas laporan keuangan Pemkab Bursel.

Jika opini ini berlanjut terus menerus, maka tidak tertutup kemungkinan pemerintah pusat akan lakukan evaluasi atas sistem otonomi yang telah diberikan. Dikhawatirkan, hasil evaluasi nantinya akan memutuskan dengan pertimbangan bahwa Pemkab Bursel tidak menjalankan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga harus dikembalikan ke Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Buru.

“Semoga saja hal ini tidak terjadi. Karena itu, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diminta untuk lakukan monitoring, eveluasi serta supervisi termasuk sanksi bila perlu, terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kab Bursel,” katanya.

Payung hukum untuk itu tersedia, yakni Undang Undang (UU) No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 91 ayat 2 (b) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas : melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab/Kota yang ada di wilayahnya.

Pasal 91 ayat 6 Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturang perundang undangan kepada penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. (ipu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here