Pemkot Ambon Raih Opini WDP

Maatita: Benahi Aset Daerah SKPD

0
32

AMBON,IB- Pemerintah Kota Ambon kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Ambon tahun anggaran 2016.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, James Ma’atita usai digelarnya rapat paripurna ke-II masa persidangan II tahun sidang 2017 tentang Penyampian Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon di ruang rapat utama Baileo Rakyat Belakang Soya Ambon, Senin (3/7).

“Jadi masih sama dengan tahun kemarin, dimana Pemkot Ambon kembali meraih opini WDP,” katanya.

Dia mengatakan, sesuai ketentuan Undang-Undang, enam bulan setelah akhir tahun, Pemkot wajib menyampaikan LKPJ ke DPRD. Namun tiga bulan sebelum penyerahan ke DPRD, dokumen LKPJ sudah lebih dulu diperiksa dan ditela’ah oleh BPK.

“Sebelum ke kita, dokumennya sudah lebih dulu diperiuksa oleh BPK. Nah, dari pemeriksaan BPK, Pemkot Ambon yang harapannya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih belum tercapai. Pemkot Ambon tetap pada posisi dengan opini WDP,”jelasnya.

Politisi PDIP itu menyatakan, dengan raihan tersebut, tentunya DPRD mempunyai kepentingan untuk mendorong Pemkot Ambon agar LKPJ tahun mendatang bisa terjadi peningkatan status dan meraih opini WTP.

“Karena masih WDP maka tentu DPRD punya kepentingan untuk mendorong pemkot agar pertanggungjawaban keuangan bisa baik dan ada peningkatan ke WTP,” ujarnya.

Dijelaskan, dorongan tersebut akan dimulai dengan dilakukannya pembenahan terutama pada asset daerah dari tahun ke tahun. Pasalnya, asset daerah Kota Ambon hingga saat ini belum terupdate dengan baik.

“Aset daerah ini yang harus dibenahi dengan baik. Kebanyakan masalah berada di asset daerah,” tandasnya.

Dia mencontohkan, ketika seorang pegawai berada di dinas A dan memiliki mobil yang dibeli dengan anggaran dari dinas A, tetapi ketika ada roling dan pegawai di dinas A itu pindah ke dinas B, maka mobil pun akan dibawanya ke dinas B.

Hal seperti ini yang tentunya akan menjadi temuan keganjalan oleh BPK. Sebab, saat dilakukan pemeriksaa keuangan, BPK hanya menemukan catatan adanya mobil dinas yang dibeli di dinas A tetapi tidak ada fisik mobil.

“Kan seperti itu. Makanya harus lakukan pembenahan pada asset daerah,” katanya.

Ditambahkan, DPRD berharap agar Pemkot Ambon bisa menuntaskan masalah pada asset daerah tersebut sehingga kedepannya Pemkot Ambon sudah bisa meraih opini WTP. (elz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here