Distrust

0
33

Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Ibarat virus, tiga kata singkat bermakna luas terarah itu, telah lama menyebar dan menyerang sumbu-sumbu perputaran roda pemerintahan di negeri ini.

Korupsi, terjadi karena penyelewengan, penyalahgunaan uang Negara, atau juga perusahaan. Sasarannya, selain untuk memperkaya diri sendiri, juga memberikan keuntungan kepada orang lain. Semisal,  melakukan perjalanan pribadi namun memakai anggaran dinas.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa korupsi identik dengan perilaku pejabat public, yang di dalamnya ada politisi dan pegawai negeri sipil. Secara tak wajar, karena punya kekuasaan, sang pejabat berusaha memperkaya diri sendiri dan atau orang lain yang memiliki unsur kedekatan,  dan kepercayaan.

Kolusi, suatu persekongkolan jahat melawan hukum antar penyelenggara Negara atau antara penyelenggara Negara dan pihak lain, masyarakat, dan atau Negara.

Sedangkan nepotisme, suatu tindakan atau perbuatan yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.  Kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah, sudah bukan rahasia lagi. Banyak contoh,  tindakan memilih kerabat atau sanak saudara, dipercaya untuk  memegang kendali di sebuah instansi pemerintahan.

Di negeri yang terbilang makmur akan kekayaan bumi, ibarat jamur, KKN telah tumbuh subur menyebar pada suatu tatanan pemerintahan yang kerap mengabaikan  prinsip demokratisasi dasar. Yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Dampaknya paling dirasakan oleh kelompok sosial masyarakat rentan, baik secara ekonomi maupun akses. Sehingga, muncullah distrust (ketidakpercayaan) masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan. Memantik rasa muak atas pekerjaan yang tak cekatan dilakukan pejabat pemerintahan.

Barzelay (1982) dalam ‘Breaking Through Bureaucracy’ menyatakan “masyarakat bosan pada birokrasi yang rakus dan bekerja lamban”.

Munculnya perilaku rasional  masyarakat, tidak terlepas dari perilaku birokrasi yang rakus dan bekerja lamban. Kesannya, hukum itu ibarat obat penenang bersifat sementara. Jika pengaruh obatnya habis, maka hukum kembali terlupakan. Kasarnya, “jika ada kesempatan, kenapa tidak”.

KKN, banyak menimpa para pejabat, baik dari kalangan eksekutif, yudikatif maupun legislative. Ini menunjukkan tidak hanya mandulnya UU 28/1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tetapi juga semakin tidak tertibnya nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat.

Kayaknya, kita sudah bosan membaca, mendengar dan menyaksikan tayangan televisi, yang menyajikan berita-berita adanya menteri atau mantan menteri terlibat KKN. Atau gubernur, mantan gubernur, bupati, mantan bupati, kepala dinas dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa, para pejabat negara yang diharapkan bisa menjadi teladan bagi masyarakat luas, ternyata justru mereka yang harus jadi pesakitan di pengadilan.

Memang, tidak ada jaminan bahwa, jika si A atau si B memimpin negeri ini, provinsi ini, kota ini, kabupaten ini, dan atau memimpin lembaga ini, maka  KKN bisa bersih dari ‘Bumi Pertiwi’ ini. Siapa pun pemimpinnya, bahasa yang kerap terucap hanya berupaya ‘meminimalisasi’ terjadinya pelanggaran hukum. Itu artinya, pencarian celah untuk melakukan tindakan melanggar hukum masih akan tetap ada.

Faktor-faktor  kepentingan politik, rakus melakukan KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi, akan terus berkembang biak. Akhirnya, cita-cita reformasi dalam upaya mewujudkan Negara yang ‘clean and good governance’ cuma sebatas harapan doang.

Sejatinya, untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance itu sendiri hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi pemerintahan. Di antaranya, partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Demi NKRI, tak ada kata terlambat untuk menuju ke arah yang lebih baik. (*)

Penulis: Wetly, wartawan InfoBaru

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here